Marak Politisasi Agama, Kok Mau Menghapus Mapel Agama?

(Lambang Kemendikbud)

Publik akhir-akhir ini diramaikan dengan soal wacana penghapusan mata pelajaran (mapel) agama di kurikulum pendidikan. Wacana itu dikeluarkan oleh S.D. Darmono yang dikenal sebagai seorang pejuang kebudayaan. 

Chairman Jababeka Group itu beralasan, agama dijadikan alat politik karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Itu sebabnya ia menyarankan ke Presiden Jokowi agar mapel agama dihapuskan. Pendidikan agama cukup diberikan di luar sekolah seperti di masjid, gereja, pura, vihara dan tempat lainnya yang masih relevan.

Sebenarnya maksudnya baik, untuk meminimalisir politisasi agama dimana agama dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Selain itu juga, demi menonjolkan sikap toleransi dan menguatkan kebhinekaan. Tapi dengan mengorbankan mapel agama, itu keterlaluan. Kalau kata Bang Haji Rhoma Irama: "terlalu".

Kasian mapel agama. Hanya karena ulah sekelompok orang yang menjadikan agama sebagai alat politik mencari kekuasaan, mapel agama dikambinghitamkan. Malah diminta untuk dihapuskan.

Menurut saya saran ini tanggung. Kenapa tidak sekalian menyarankan Pak Presiden untuk menghapuskan kementrian agama dari kabinet pemerintahan. Urusan agama (misalnya Islam) dikembalikan ke masjid semua. Yang naik haji nanti pengurus masjid yang ngurus. Yang nikahan nanti pengurus masjid yang ngurus. Pokoknya yang namanya urusan agama kembalikan di rumah ibadah masing-masing.

Atau yang lebih ekstrim lagi, hapuskan sila pertama dari Pancasila, biar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa nilai-nilai ketuhanan. Jadilah kita negara sekuler. Padahal the founding father kita telah sepakat bahwa Indonesia bukan negara sekuler, pun bukan negara agama.

Semoga saja Pak Presiden tidak menerima saran ini. Saran yang sebenarnya bukan untuk meminimalisir politisasi agama tetapi sebaliknya malah akan membuat kondisi makin gaduh karena kelompok-kelompok yang selama ini menjadikan agama sebagai alat politik akan memanfaatkannya untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi. 

Bisa jadi akan ada lagi aksi bela agama dengan langganan nama menggunakan angka togel 3D yang sayangnya tidak pernah jitu. Monas jadi tempat sholat sementara masjid jadi tempat tidur dan istrahat. Kalimat takbir yang semestinya pengucapnya menjadi rendah dan kecil di hadapan Tuhan, malah merasa besar dan sombong menjual nama Tuhan. Tentu kita tidak mau itu terjadi lagi.

Bagi saya penghapusan mapel agama sebagai solusi untuk meminimalisir praktik politik identitas (agama) kurang tepat. Malah ini akan membuat preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi karena bisa dicap sebagai pemerintahan yang anti agama. Alih-alih ingin meminimalisir isu agama yang dijadikan alat politik, yang terjadi malah meningkatkan isu agama sebagai alat politik untuk menyerang pemerintah.

Terkait keberadaan pendidikan agama ini, Bapak Pendidikan Indonesia pernah berkata: “Agama di dalam pengajaran di sekolah adalah soal lama dan terus menerus menjadi persoalan yang sulit". Maka tak heran pendidikan agama, selalu banyak alasan untuk menghapuskannya. Pun sebaliknya juga banyak alasan untuk mempertahankannya.(*)